Nilai tukar rupiah terpantau mulai menguat usai Mahkamah Konstitusi RI memulai sidang putusan hasil sengketa Pilpres 2024. Pantauan kumparan di data Bloomberg, Senin (22/4), pada pukul 08:30 WIB, rupiah terpantau masih anjlok ke Rp 16.260 per dolar AS, tapi begitu sidang dimulai, pada pukul 09:20 WIB, rupiah mulai menguat tipis ke Rp 16.212,50 per dolar AS.
Meski begitu, rupiah berada di level Rp 16.000-an terjadi sejak 14 April 2024. Menurut Bank Indonesia (BI), salah satu sentimennya adalah eskalasi konflik di Timur Tengah, antara Iran dan Israel.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Edi Susianto menyebutkan anjloknya rupiah dipengaruhi oleh memanasnya konflik antara Iran dan Israel.
Di sisi lain, selama periode libur Lebaran, terdapat perkembangan di global salah satunya rilis data fundamental AS makin menunjukkan ekonominya masih cukup kuat seperti data inflasi dan retail sales yang berada di atas ekspektasi pasar.
“(Rupiah melemah karena) memanasnya konflik di timur tengah khususnya konflik Iran-Israel,” kata Edi, Selasa (16/4).
Edi menjelaskan, kedua sentimen global tersebut menyebabkan menguatnya potensi risk off atau perubahan dalam aktivitas investasi dalam merespons pola ekonomi global. Sehingga mata uang negara berkembang khususnya Asia mengalami pelemahan terhadap USD.
“DXY selama periode libur lebaran menguat sangat signifikan yaitu dari 104 menjadi di atas 106 (bahkan per pagi ini sudah mencapai angka 106,3). Selama libur Lebaran, Pasar NDF IDR di offshore juga sudah tembus di atas Rp 16.000, atau sudah di sekitar Rp 16.100, sehingga rupiah dibuka di sekitar angka tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edi menjelaskan BI akan melakukan tiga langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pertama, menjaga keseimbangan supply dan demand valas di market melalui triple intervention khususnya di spot dan DNDF.
Kedua, meningkatkan daya tarik aset rupiah untuk mendorong capital inflow. Misalnya melalui daya tarik SRBI dan hedging cost.
“Terakhir, kami akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait, seperti dengan pemerintah, Pertamina dan lainnya,” pungkasnya.