More

    Ini Kata Pakar Soal Absennya Ganjar-Mahfud Saat Penetapan Prabowo-Gibran

    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) beserta pasangan calonnya, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, secara serentak tidak menghadiri acara penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029.

    Ketidakhadiran Ganjar-Mahfud dan PDIP dalam acara tersebut dianggap sebagai indikasi kuat dari sikap oposisi.

    Dosen ilmu politik dan studi internasional dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, mengemukakan bahwa ketidakhadiran Ganjar-Mahfud pada saat penetapan pemenang Pilpres 2024 bagi Prabowo-Gibran merupakan sinyal yang jelas mengenai pilihan politik yang diambil oleh PDIP.

    “Ketidakhadiran pasangan calon nomor urut 3, Ganjar-Mahfud, dalam rapat pleno terbuka KPU yang menetapkan pemenang Pilpres 2024 merupakan sinyal kuat terkait pilihan politik PDIP untuk mengambil jalur oposisi dalam periode pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkap Umam kepada media pada Rabu (24/4/2024).

    Baca Juga : Ini Pesan Jokowi Kepada Prabowo-Gibran Setelah Putusan KPU

    Umam mengaitkan absennya Ganjar-Mahfud dengan upaya politik PDIP yang masih berjuang melalui PTUN.

    Menurutnya, partai tersebut masih memperjuangkan gugatan lanjutan terkait dugaan kesalahan KPU dalam proses penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo.

    Dia menegaskan bahwa kehadiran Ganjar-Mahfud di acara penetapan Prabowo-Gibran hari itu akan bertentangan dengan sikap PDIP.

    “Ketidakhadiran Ganjar-Mahfud tampaknya dipengaruhi oleh upaya politik PDIP yang masih berusaha melalui jalur hukum di PTUN terkait dugaan pelanggaran prosedural oleh KPU dalam menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo. Oleh karena itu, jika mereka hadir di acara KPU, akan dianggap bertentangan dengan arah politik PDIP,” ungkapnya.

    Baca Juga : Duduk Berdampingan di KPU, Prabowo-Anies Saling Buka Obrolan

    Indikasi PDIP Jadi Oposisi

    Umam juga menyoroti dua hal lain yang menguatkan indikasi bahwa PDIP akan mengambil posisi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Pertama, absennya Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Kedua, spekulasi dari elite PDIP, Komarudin Watubun, yang mengisyaratkan kemungkinan penghapusan keanggotaan Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka dari PDIP,” katanya.

    Tidak seperti Ganjar-Mahfud dan PDIP, Umam menyoroti tanda positif lain yang muncul dari kehadiran Anies-Cak Imin bersama dengan partai NasDem dan PKB.

    “Kehadiran pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies-Muhaimin, di KPU, tentu memberikan indikasi yang positif dalam rangka memperkuat persatuan untuk membawa stabilitas politik ke depan.

    Terlebih lagi, ada laporan yang cukup berkembang bahwa NasDem dan PKB telah menunjukkan minat besar untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan,” katanya.