Partai Gerindra mengatakan bahwa pembicaraan mengenai komposisi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) semakin intensif. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera mengumumkan putusan sidang sengketa Pilpres 2024.
“Dengan semakin dekatnya keputusan MK, pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran semakin serius,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 18 April 2024.
Muzani, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra, menyatakan bahwa pembahasan dilakukan secara menyeluruh, termasuk calon dari berbagai latar belakang, baik politik maupun profesional.
Baca Juga : TKN Prabowo-Gibran Sebut 10 Ribu Orang Siap Jadi Amicus Curiae
“Pertimbangan melibatkan calon menteri dari partai koalisi serta dari berbagai bidang profesi dan keahlian, termasuk representasi daerah,” katanya.
Wakil Ketua MPR tersebut menegaskan bahwa calon menteri harus memahami dengan baik program pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai syarat utama.
“Mengetahui dan menyetujui program yang diusung oleh presiden dan wakil presiden adalah suatu kewajiban. Karena menteri berperan sebagai pembantu presiden,” tegasnya.
Muzani menekankan bahwa calon menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjalankan program kerja yang berasal dari keputusan presiden, bukan keputusan mereka sendiri.
“Kebijakan yang diambil oleh menteri adalah hasil dari pelaksanaan atau interpretasi dari kebijakan presiden. Oleh karena itu, menjadi suatu persyaratan bahwa menteri harus setuju dengan program yang dijalankan oleh presiden adalah suatu hal yang wajib,” ujarnya.
Baca Juga : Megawati Beri Amicus Curiae Jelang Putusan MK, Apa Itu?
Yusril Minta Formasi Kabinet Tidak Tergantung Kekuatan di DPR
Sementara itu Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), berpendapat bahwa pembentukan kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak boleh semata-mata didasarkan pada kekuatan partai politik (parpol) di DPR RI.
Baginya, kabinet harus diisi oleh individu yang benar-benar diperlukan, bukan hanya yang diajukan oleh parpol tertentu untuk menduduki posisi menteri.
“Menurut saya, semua aspek harus dipertimbangkan secara proporsional, dan tidak semestinya semua berdasarkan pertimbangan kekuatan politik di DPR. Jika demikian, hal tersebut justru bisa menyulitkan,” ujar Yusril di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, pada Rabu (17/4/2024).
Yusril menekankan bahwa ia tidak ingin partai politik pendukung Prabowo dan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka, memaksa untuk menempatkan kader-kader mereka di dalam kabinet jika mereka tidak cocok dengan kapasitas yang dibutuhkan.
“Pada akhirnya, partai politik juga harus mempertimbangkan dengan baik siapa yang diangkat, dan presiden juga harus mempertimbangkan hal tersebut. Partai seharusnya tidak boleh memaksa kehendaknya. Jika memaksakan kehendak, maka kabinet akan menjadi rusak di masa mendatang,” ujarnya.