Muhamad Mardiono, yang bertindak sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan bahwa partainya telah mengakui kemenangan dari pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dia mengungkapkan bahwa pengakuan tersebut telah disampaikan pada tanggal 21 Maret 2024, sehari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2024.
“Mengenai pengakuan, saya sebelumnya telah memberikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo Subianto yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai penerima suara terbanyak. Jadi, dengan memberikan ucapan selamat itu, kami telah mengakui,” ujar Mardiono pada hari Selasa (16/4/2024).
Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa hasil akhir dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih menunggu proses penyelesaian sengketa yang sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kemudian, pada tahap akhirnya, semua tergantung pada keputusan MK, karena masih ada proses-proses seperti gugatan yang sedang diproses, jadi keputusan akhir akan diumumkan pada tanggal 22 April,” katanya.
Baca Juga : Jokowi Berikan Arahan Penting Pasca Konflik Iran-Israel
“Kita juga harus menghormati lembaga negara yang sedang menangani persengketaan ini, namun dalam konteks pengakuan, sudah diakui; dan dalam konteks legitimasi pemerintahan, akan ditentukan setelah dilantik,” tambah Mardiono.
Terakhir, ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tetap sangat baik.
Terlebih lagi, ketiga partai politik tersebut tidak pernah membubarkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang telah terbentuk sebelumnya, meskipun mereka memilih untuk mendukung kubu yang berbeda dalam pemilihan presiden yang berlangsung tahun lalu.
Selain itu, Mardiono juga menegaskan bahwa PPP selalu terbuka untuk kerja sama politik dalam upaya memajukan bangsa ke depan.
Hal ini diungkapkan sebagai respons terhadap pertanyaan apakah PPP akan mempertimbangkan untuk bergabung dalam pemerintahan ke depan.
“Apakah kita bersedia bergabung? Tentu saja. Bergabung dalam konteks pembangunan bangsa ini, mengapa tidak? Tentunya, karena tujuan utama dari kompetisi politik adalah untuk memajukan bangsa ini, tidak ada tujuan lain selain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sebagainya,” ujarnya.
Demokrat Serahkan Keputusan Masuk Koalisi Kepada Prabowo
Sementara itu, Herman Khaeron, Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, menyatakan bahwa keputusan apakah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat bergabung dalam pemerintahan selanjutnya atau tidak, tergantung pada Prabowo Subianto.
Baca Juga : Ini 3 Poin Penting dari Kesaksian Sri Mulyani di Sidang MK!
PPP yang merupakan pendukung Ganjar-Mahfud, menyatakan kesiapannya untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Apakah PPP akan membuka diri atau tidak untuk bergabung sangat tergantung pada Pak Prabowo,” ungkap Herman pada hari Selasa (16/4/2024).
Herman mengungkapkan bahwa bagi Partai Demokrat, kekuatan sebuah pemerintahan ke depan akan semakin besar dengan semakin luasnya koalisi.
Mengenai pembagian jatah menteri yang akan semakin tersebar apabila ada anggota baru yang bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran, Herman yakin bahwa Prabowo pasti memiliki strategi yang sesuai.
“Pak Prabowo pasti memiliki strategi yang tepat untuk menentukan alokasi menteri dari partai-partai pendukung,” tambahnya.